Apakareba: Sulawesi Selatan disebut memiliki sejumlah bank sampah yang bagus. Bank-bank sampah itu tersebar di Makassar, Maros, hingga beberapa daerah lainnya.

Direktoran Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehuatanan (KLHK) menjelaskan bank sampah yang dimiliki Sulsel dapat menghasilkan uang. Kok bisa? Hal ini dikarenakan bank sampah menjadi tempat masyarakat menyetor sampah yang sudah terpilah. Kemudian, sampah yang sudah terpilah itu akan diambil oleh pengusaha daur ulang. Sehingga bank sampah di sana dapat menghasilkan uang.

"Masyarakat dapat uang dari situ dan perusahaan daur ulang mendapatkan bahan baku sampah yang selama ini 50 persen masih diimpor dari luar negeri," kata Direktur Jenderal PSLB3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, saat bertemu Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Abdul Hayat, di Makassar, Selasa, 25 Mei 2021, seperti dilansir dari Antara.

Ia menyebutkan kini KLHK sedang membangun bahan baku daur ulang yang berasal dari sampah, mengingat jumlah sumber dayanya yang luar biasa di Indonesia. Selain itu, pengelolaan sampah yang baik juga berkontribusi terhadap Indonesia bersih pada 2025. Untuk itu, pihaknya meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sulsel dalam pengelolaan sampah.

"Saya sengaja memang ke Sulsel untuk mempresentasikan Indonesia bagian timur dan bisa direplika di daerah lain di Indonesia dengan target Indonesia bersih pada 2025," ucapnya.

Abdul Hayat pun menyatakan pemprov setempat mendukung hal tersebut. Menurutnya, hal ini sejalan untuk menjawab permasalahan yang ada di Sulsel. Permasalahan yang dimaksud, seperti timbunan sampah plastik dan kertas potensial yang sebenarnya berpotensi untuk dijadikan bahan baku daur ulang. Namun, hal itu belum termanfaatkan secara optimal akibat rendahnya 'collecting rate' di masyarakat. 

Baca juga: Dua Kali Mangkir, Kenapa Istri Nurdin Abdullah Tak Penuhi Panggilan KPK?

Abdul mengaku masyarakat Sulsel sebagai pelaku pengumpul bahan baku daur ulang belum bisa merasakan manfaat ekonomi secara nyata karena rendahnya harga jual beli bahan baku daur ulang. Kondisi itu diakibatkan oleh panjangnya mata rantai pemasaran dari masyarakat hingga industri daur ulang.

"Tata kelola sampah, khususnya sampah palstik dan kertas belum terbangun dengan baik. Kami berharap pemerintah lebih cepat melakukan revisi dari Permen LH Nomor 13 Tahun 2012," tutupnya.