Apakareba: Penyaluran bantuan sosial (bansos) mulai dilakukan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Agar tidak terulang (kasus korupsi bansos), saat ini masyarakat juga dapat berperan aktif mengawal penyaluran bansos tersebut. Kini Kementerian Sosial (Kemensos) menyediakan salurannya agar pengawasan lebih transparan.
Kepala Biro Humas Kementerian Sosial Hasyim, menyampaikan bahwa Kemensos bekerja telah sama dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK untuk mengawal program bansos.
"Silakan masyarakat melaporkan ke lembaga penegak hukum bila menemukan kasus penyalahgunaan Bansos. Masyarakat juga bisa melaporkan ke https://wbs.kemensos.go.id," kata Hasyim, melalui keterangan tertulis, Rabu, 27 Juli 2021.
Dilansir dari Medcom.id, Hasyim juga menjelaskan, pemerintah menyalurkan bansos tersebut dengan mekanisme yang sama. Untuk menghindari penyelewengan bansos, pemerintah melakukan beberapa upaya.
Pertama, meningkatkan transparansi. Data penerima bansos bisa dicek melalui www.cekbansos.kemensos.go.id. Kedua, memperkuat monitoring dan pengawasan di lapangan.
Ketiga, pelibatan petugas di tingkat RT/RW dan desa/kelurahan untuk pengawasan. Keempat, menguatkan pendamping sosial di masyarakat untuk dapat bekerja secara independen dan profesional.
Baca juga: Jurus Kemensos Cegah Korupsi Bansos Kembali Terjadi
"Masyarakat justru diharapkan berpartisipasi aktif untuk turut mengawasi," ujar Hasyim.
"Masyarakat tidak perlu resah. Distribusi untuk bansos regular Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) disalurkan ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM) melalui Himbara. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui PT Pos," jelas Hasyim.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah jelas bahwa bansos harus cepat disalurkan dan tepat sasaran.
"Silakan masyarakat ikut mengawasi penyaluran bansos. Laporkan kepada pihak berwajib apabila ada bukti penyelewengan dana bansos. Pemerintah ingin memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bansos secara cepat dan sesuai dengan hak mereka," ujar Jodi.
(NAI)
