Apakareba: Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan (Bawaslu Sulsel) berkomitmen mengawasi pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Pengawasan guna memastikan hak pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dapat terakomodasi.

"Kami terus mengawasi dan berkoordinasi dengan jajaran menyangkut pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB) di setiap periodenya," kata Ketua Bawaslu Sulsel, H La Ode Arumahi di Makassar, Kamis, 25 Maret 2021, seperti dilansir dari Antara.

Arumahi menegaskan Bawaslu terus bekerja mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Meski, saat ini tahapan belum berlangsung ditambah kondisi pandemi covid-19.

Salah satu upaya yang telah dilakukan, kata dia, melaksanakan rapat koordinasi (rakor) terkait pengawasan pemutakhiran DPB. Kegiatan ini untuk melaksanakan fungsi pengawasan pemutakhiran dan pemeliharan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan KPU kabupaten/kota.

"Pengawasan dan pengembangan demokrasi terus kita lakukan di tiap lapisan. Ini memang tantangan kita, semoga lewat koordinasi ini banyak hal yang bisa kita lakukan ke depannya," ucap Arumahi.

Rakor yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Sulsel juga menghadirkan ketua dan koordinator divisi, serta staf pengawasan Bawaslu kabupaten/kota. Rakor ini mengurai dan menginventarisasi sejumlah masalah yang selanjutnya berguna untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemuktahiran data pemilih.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Sulsel Amrayadi menambahkan, pengawasan secara berkala terhadap DPB dipastikan terus berlanjut guna menjaga kualitas daftar pemilih.

"Tantangannya nyata, sangat kompleks, salah satunya perilaku dari masyarakat itu sendiri. Tugas kita untuk mengawasi dan mengawal bersama agar data ini valid dan berkualitas," kata Amrayadi.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Azry Yusuf mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan DPB tiga kali setahun sebagai wujud akurasi data pemilih. Pengawasan akan terus dilakukan hingga 2024.  

"Semoga makin ke sini, kita semua bisa berkolaborasi untuk menemukan masalah dari data pemilih kita," ujar dia.

Koordinator Humas Bawaslu Sulsel Saiful Jihad menyebut jejaring Bawaslu pada tingkat desa dapat dimaksimalkan sebagai penguatan terhadap pengawasan DPB. Misalnya, pembentukan desa binaan untuk mempermudah pendataan dan verifikasi pemilih.

"Itu (desa binaan) bisa menjadi sampel bagaimana kondisi masyarakat kita. Bayangkan jika seluruh kabupaten kota punya desa binaan masing-masing," kata Saiful.