Makassar: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menjamin tidak ada penggusuran selama reklamasi sekitar Pulau Lae-Lae di Makassar. Reklamasi ini dilakukan sebagai lahan pengganti di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) untuk destinasi wisata.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulsel Ichsan Mustari mengatakan reklamasi seluas 12,11 hektare ini akan dilakukan di sebelah timur Pulau Lae-lae. "Reklamasi akan dilakukan di pembatasan ombak di situ (sebelah timur). Melihat dari letak dan lokasi reklamasi, tidak mempengaruhi kawasan permukiman," kata Ichsan Mustari, dilansir dari Antara, Minggu, 28 Mei 2023.
Ichsan menjelaskan, segala bentuk dokumen persyaratan reklamasi telah dilengkapi sesuai aturan. Mulai dari izin reklamasi hingga dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal).
Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan akan menghitung ganti rugi kepada nelayan setempat. Selain itu, warga di kawasan pantai akan diberdayakan untuk transportasi pengunjung.
Pemprov Sulsel akan menggunakan lahan hasil reklamasi tersebut untuk destinasi wisata bahari. Pembangunan destinasi ini juga akan melibatkan warga Pulau Lae-lae.
"Memang ini tujuannya bagaimana agar pengembangan pariwisata kita lebih baik dan memberdayakan masyarakat sekitar," kata Ichsan.
Reklamasi ini merupakan lanjutan kerjasama Pemprov Sulsel dengan pengembang, PT Yasmin Bumi Asri. Dari total 157 hektare lahan reklamasi yang di kawasan CPI, pihak pengembang wajib menyerahkan 50 hektare kepada Pemprov.
Meski demikian, terdapat 12 hektare tanah di lahan CPI yang memiliki sertifikat atas nama Pemprov Sulsel. Jadi, tidak mungkin dilakukan reklamasi pada lahan tersebut. Kekurangan ini pun dipenuhi dengan melakukan reklamasi di bagian timur Pulau Lae-lae.
(SUR)
