Apakareba: Perpanjangan masa jabatan presiden menjadi isu yang mewarnai wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Wacana tersebut diyakini ditentang oleh partai politik.
 
"Kenapa (ditentang) karena mayoritas partai politik sudah ancang-ancang mengelus jagoannya untuk Pemilihan Presiden 2024. Baliho itu apa kalau tidak arah ke sana (Pilpres 2024)," kata Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, dalam diskusi virtual, Sabtu, 11 September 2021. 

Terpampang jelas wajah tokoh politik di sejumlah baliho yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Di antaranya, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Airlangga Hartarto; Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani; Ketua Umum (Ketum) Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan lain sebagainya.

"Bahkan di PAN (Partai Amanat Nasional) saja sudah memunculkan Pak Zulhas (Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan) sebagai calon presiden," tutur dia, mengutip Medcom.id.
 
Baca: Perang Baliho, Elektabilitas Puan-Airlangga 1%

Beberapa partai juga sudah mengambil ancang-ancang untuk menyambut Pilpres 2024. Salah satunya Partai NasDem yang berencana menyelenggarakan Konvensi Capres 2024.
 
"Sehingga wacana menambah periode jabatan atau memundurkan ke 2027, rasanya semakin tidak mungkin," ujar Hidayat.
 
Ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mempertegas sikapnya terkait wacana tersebut. Sehingga, tidak ada lagi pihak yang menggoreng wacana penambahan masa jabatan presiden.
 
"Menurut saya beliau perlu menegaskan lagi, itu lebih bagus lagi," ujar Hidayat. (Anggi Tondi Martaon)