Pascagempa, BNPB Minta Perencanaan Pembangunan Sulbar Perhitungkan Dampak Bencana

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 melalui akun YouTube Pusdalops BNPB. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 melalui akun YouTube Pusdalops BNPB.

Apakareba: Sulawesi Barat (Sulbar) sempat diguncang gempa pada pertengahan Januari 2021 lalu. Gempa susulan pun kerap terjadi setelahnya. Tentunya, peristiwa itu bukan pertama kalinya karena Sulbar sudah memiliki sejarah bila menyangkut soal bencana gempa.

Atas dasar tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo, meminta perencanaan pembangunan Sulbar untuk memperhitungkan dampak bencana. Hal ini dianggap penting untuk meminimalisasi korban saat terjadi bencana ke depannya.

"Saya ingatkan pembangunan gedung pemerintah di Sulbar harus memikirkan dan memperhitungkan masalah risiko dampak bencana," kata Doni Monardo, di Mamuju, Kamis, 1 April 2021, seperti dilansir dari Antara.

Tim gabungan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga para peneliti pun dinilai harus mengkaji ulang bangunan-bangunan yang sempat rusak atau runtuh akibat gempa ketika akan dibangun kembali. 

"Hal ini perlu dilakukan untuk bisa menentukan apakah bangunan yang sudah roboh itu masih bisa dibangun lagi atau tidak. Kalau tidak, jangan dipaksakan, karena yang tahu situasi struktur kekuatan tanah itu adalah para pakar," jelasnya.

Pemerintah Sulbar juga diminta untuk secepatnya melengkapi dan memperbaiki data masyarakat calon penerima bantuan yang rumahnya rusak terdampak gempa. Data penerima bantuan, menurut Doni, harus dipasang di kantor desa atau kelurahan. Hal ini dilakukan guna menghindari adanya nama ganda calon penerima dana tersebut.

“Dan bantuan diberikan kepada mereka yang layak dan bantuan dapat tepat sasaran," lanjutnya.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 itu juga menjelaskan pemerintah pusat akan memberikan bantuan dana sebesar Rp50 juta untuk rumah yang mengalami rusak berat. Tak hanya itu, untuk rumah rusak sedang akan diberikan bantuan senilai Rp25 juta dan rusak ringan sebanyak Rp10 juta. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulbar, Muhammad Idris, mengatakan jumlah pengungsi gempa masih tersisa 4.963 jiwa dengan jumlah titik pengungsian sebanyak 42 titik. Korban gempa yang meninggal sebanyak 108 orang. Lalu, luka berat atau yang menjalani rawat inap sebanyak 278 orang dan luka ringan sebanyak 12.542 orang.

Sedangkan, rumah rusak sebanyak 14.173 unit. Dengan rincian rusak ringan sebanyak 6.260 unit, rusak sedang sebanyak 4.643 unit, dan rusak berat sebanyak 3.270 unit yang tersebar di tiga kabupaten.

Data kerusakan bangunan pemerintah dan fasilitas umum sebanyak 101 unit, rumah jabatan lima unit, sekolah sebanyak 139 unit, sarana kesehatan sebanyak 23 unit, sarana ibadah sebanyak 47 unit, sarana transportasi sebanyak empat unit, jalan provinsi sebanyak dua ruas, jalan kabupaten 14 ruas, jembatan sebanyak empat unit, dan fasilitas umum lainnya sebanyak dua unit. 


 



(SYI)

Berita Lainnya