Apakareba: Komnas HAM mendatangkan ahli psikologi forensik untuk mempelajari rekaman suara atau voice note terkait peristiwa tewasnya enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) yang terjadi di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Setelah dianalisis, terungkap para laskar FPI tersebut sempat mengekspresikan kegembiraan sebelum penembakan.

“Sebelum penembakan, ada suara yang kelihatan menikmati pergulatan. Dalam voice note itu, mereka (laskar FPI) tertawa-tawa,” kata Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik dalam diskusi virtual Crosscheck dengan tajuk “Di Balik Serangan Balik Laskar FPI dan Blokir Rekening“ yang disiarkan melalui akun YouTube Medcom.id pada Minggu, 17 Januari 2021.

Setelah penembakan, dalam rekaman suara itu juga terdengar suara tangisan dari laskar FPI yang terkena tembakan. Hasil analisis suara psikologi forensik juga menyimpulkan bahwa laskar FPI dalam kondisi siap bertahan dan melawan. 

“Kalau (dari analisis) ahli psikologi forensik kami mengatakan tidak (laskar FPI tidak merasa tercekam). Mereka dalam suasana heroisme kegembiraan,” jelas Ahmad.

Ahmad juga memastikan bahwa ahli psikologi forensik yang didatangkan Komnas HAM sangat kapabel. Pasalnya, ahli psikologi forensik itu memiliki pengalaman bekerja dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) selama lima tahun.

“Jadi kami tahu kapasitasnya dan dia independent, bukan ahli psikologi forensik dari kepolisian,” ucapnya.

Pada Kamis, 14 Januari 2021, Komnas HAM telah menyerahkan laporan beserta rekomendasi hasil investigasi tewasnya enam laskar FPI kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka sekitar pukul 10.00 WIB. Berkas itu diserahkan langsung oleh tujuh komisioner Komnas HAM kepada Jokowi. Hal ini pun disambut baik oleh orang nomor satu di Indonesia itu.

Jokowi juga memerintahkan agar rekomendasi yang diberikan oleh Komnan HAM segera ditindaklanjuti. "Tadi Presiden sesudah bertemu sama beliau-beliau ini (komisioner Komnas HAM), lalu mengajak saya berbicara isinya itu berharap dikawal agar seluruh rekomendasi yang dilaporkan oleh Komnas HAM itu ditindaklanjuti, tidak boleh hanya disembunyikan," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers di kantornya, Kamis, 14 Januari 2021.