"Jika ada daerah yang jomplang capaiannya, itu akan mempengaruhi angka agregat nasional. Karena itu semua daerah harus bergerak," kata Tito, dalam keterangan pers yang dikutip dari Medcom.id, Sabtu, 25 Desember 2021.
Tito menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan segenap jajarannya mulai dari Menteri Kesehatan, Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Hal itu untuk melakukan percepatan vaksinasi di daerah.
Bahkan menurutnya, kementerian lain juga diminta untuk ikut membantu dalam mewujudkan target tersebut. Oleh karena itu setiap kepala daerah juga didorong agar mencapai target 70 persen di wilayah masing-masing.
"Untuk provinsi terendah (seperti) Papua, Aceh, Maluku, Papua Barat, dan Maluku Utara. Meskipun Maluku Utara sudah di-update jadi 55 persen," jelas Tito.
Dia menekankan pihaknya akan berupaya maksimal untuk mendukung tercapainya target 70 persen pada dosis pertama. Kendati, saat ini pemerintah pusat menjadi pengendali utama terkait vaksin, namun daerah tetap menjadi pihak yang mengeksekusi.
"Beberapa kali setiap datang ke daerah, daerah selalu mengatakan siap untuk vaksinasi, hanya vaksinnya terlambat. Padahal stok vaksin cukup. Saya kira stok vaksin tidak masalah. Kalaupun kurang, saya sangat yakin Kemenkes bisa memenuhi untuk mendrop stoknya di pusat," ujarnya.
(RAI)
