Apakareba: Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi, menjelaskan alasan dari perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan sejumlah indikator.

“Yang paling utama memang bagaimana melihat dinamika yang terjadi di lapangan, dalam penanganan covid-19 itu sendiri,” kata Sonny, dikutip dari Medcom.id, Selasa, 31 Agustus 2021.

Indikator di lapangan yang menjadi pertimbangan perpanjangan PPKM antara lain, laju penularan kasus di setiap daerah hingga respons dari layanan kesehatan. Pemerintah juga menyoroti kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Jadi kita lihat apakah positivity rate-nya naik atau turun, terus respons dari pelayanan kesehatan kita apakah bed occupancy ratio (BOR) turun. Itu diamati dalam satu minggu,” tegas dia.

Baca: 2.321 Varian Baru Covid-19 Terdeteksi di Indonesia

Nantinya setiap satu pekan dilakukan evaluasi terkait perkembangan dari indikator tersebut. Sehingga hal itu akan menentukan apakah PPKM suatu wilayah perlu diperpanjang, serta untuk mematok tingkatan level pandemi daerah itu.
 
“Jadi (evaluasi) mingguan itu dilakukan karena dinamika dari penanganan covid-19 ini memang sangat dinamis,” kata Sonny.

Lebih lanjut ia menuturkan pembagian level PPKM akan terus menjadi hal yang relevan. Sebab itu menjadi patokan suatu daerah dalam menentukan aturan terkait aktivitas sosial. Bila menginginkan aktivitas sosial yang lebih terbuka, daerah tersebut harus bisa menurunkan level PPKM.

“Jadi PPKM akan berlaku ya dalam waktu yang lebih panjang. Tapi, yang paling penting pemahaman level di setiap daerahnya masing-masing seperti apa. Kami juga melihat kinerja setiap daerah sehingga daerah bisa melaksanakan aktivitas sesuai dengan level yang dia terima,” kata Sonny.

Maka dari itu, masyarakat diminta tetap disiplin protokol kesehatan dan waspada. Hal ini menjadi harga mati meski tingkat vaksinasi sudah cukup tinggi dan jumlah kasus aktif mulai menurun di sejumlah daerah.
 
"Kita jangan sampai lengah ya. Banyak negara yang begitu dia melonggarkan peraturan terjadi lonjakan kasus," ucap dia. (Antara)