Kendari: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra), menganggarkan tambahan sebesar Rp 100 juta per tahun untuk intensif kader posyandu mulai 2024. Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Bahri, menyebut tambahan insentif kader posyandu ini dibiayai dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang disalurkan via pemerintah desa.

"Kami akan naikkan insentif kader posyandu. Sumber dananya dari BKK. Dari total Rp100 juta kader posyandu kami berikan 15 persen," ujar Bahri dikutip dari Antaranews.com pada Senin, 11 Desember 2023.

Keputusan untuk meningkatkan insentif menimbang kontribusi positif kader posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kader posyandu dinilai berperan krusial sebagai garda terdepan dalam mengatasi masalah kesehatan ibu dan anak (KIA), remaja, lansia, dan Posbindu. 

Selain itu, kader posyandu KIA dianggap pihak yang paling kompeten untuk mendeteksi keluarga dengan anak yang berpotensi stunting. Data menunjukkan 201 kasus stunting di Muna Barat. Bahri berharap peningkatan insentif ini bisa membantu target Muna Barat mencapai nol stunting.

"Kalau kita menargetkan nol kita harus intervensi dari remaja, menikah, hamil, dan melahirkan. Maka garda terdepan adalah kader posyandu," ucap Bahri