Apakareba: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah fokus melakukan transformasi sistem kesehatan. Terdapat enam fokus transformasi kesehatan yang akan berjalan dari 2021 hingga 2024 mendatang.

Keenam sistem sektor kesehatan yang bakal ditransformasi tersebut ialah layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, teknologi kesehatan.

“Kami sangat membutuhkan partisipasi dari seluruh komponen bangsa, baik itu pemerintah, swasta, maupun asing,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis, seperti dilansir dari Medcom.id, Selasa, 23 November 2021.
 
Budi menyebut transformasi layanan primer bakal memperkuat aktivitas promotif dan preventif untuk menciptakan lebih banyak orang sehat. Kemudian, memperbaiki screening kesehatan serta meningkatkan kapasitas layanan primer.
 
“Transformasi layanan rujukan dengan meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh pelosok Indonesia,” papar dia.

Budi menilai transformasi ketahanan sistem kesehatan sangat penting di tengah ancaman kesehatan global. Hal ini mencakup produksi hingga distribusi kefarmasian dan alat kesehatan (farmalkes) yang lancar serta bisa diproduksi dalam negeri.
 
“Transformasi sistem pembiayaan kesehatan dengan kemudahan dan kesetaraan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu,” jelas Budi.

Budi menuturkan Kemenkes juga akan melakukan transformasi SDM Kesehatan dengan memastikan distribusi tenaga kesehatan merata di seluruh pelosok Tanah Air. Termasuk di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.
 
“(Kemudian) transformasi teknologi kesehatan baik berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan bioteknologi di sektor kesehatan,” tutur mantan Wakil Menteri BUMN itu.
 
Budi berharap seluruh transformasi itu mampu meningkatkan layanan kesehatan. Sehingga berujung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
 
“Perbaikan sistem kesehatan dimulai dengan menjalin sinergi dengan seluruh stakeholder terkait, termasuk dengan melibatkan masyarakat. Kemenkes harus inklusif,” ucap dia.