Jakarta: DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mendorong insentif guru honorer tingkat SMA/SMK dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Supaya tidak menjadi polemik penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan Andi Muhammad Irfan AB menanggapi polemik terkait pembayaran insentif guru honorer di sekolah yang kerap molor karena terkendala pencairan dana BOS hingga tiga bulan.
Ada beberapa guru yang kontrak intensifnya memang dibayarkan APBD. Namun tidak semua guru honorer mendapat hak yang sama.
“Kami harapkan bisa dimasukkan dalam APBD agar berjalan semuanya. Kami akan arahkan dimasukkan ke APBD Perubahan,” katanya, dinukil dari Antaranews.com, Selasa, 19 Juli 2022.
Baca juga: Sekolah Disegel, Puluhan Siswa di Luwu Terpaksa Belajar di Rumah Guru
Ia mengungkapkan, dari laporan yang diterima, permasalahan tersebut terjadi di Kabupaten Luwu, Soppeng, Barru, Bulukumba, dan beberapa wilayah daerah lain. Ada sekolah yang memiliki banyak siswa dengan dana BOS cukup dan sedikit siswa dengan dana BOS terbatas.
Menurutnya, polemik ini harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut kesejahteraan guru. “Walaupun guru honorer, waktu mengajarnya juga padat. Namun, tidak berimbang dengan pendapatan mereka,” katanya.
Pihaknya berharap guru honorer yang tidak masuk dalam anggaran APBD dicarikan solusi demi peningkatan mutu serta kualitas pendidikan bagi anak didik. Muhammad Irfan juga mengatakan akan mencari jalan keluarnya bersama dinas pendidikan.
(UWA)
