Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel mengalokasikan dana subsidi untuk penumpang angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) sebesar Rp2,5 miliar. Upaya itu dilakukan untuk  menekan inflasi akibat kenaikan harga BBM.

Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Sulsel Muhammad Anis mengatakan pihaknya menjalankan program pemerintah untuk sosialisasi pemberian subsidi terhadap kendaraan bus AKDP.

"Tentunya, kami akan berikan subsidi terhadap perusahaan AKDP yang memenuhi persyaratan yang ditentukan," kata Anis dikutip dari Antara, Jumat, 11 November 2022.

Sosialisasi subsidi itu sudah dilakukan dengan mengundang beberapa perusahaan angkutan BUMN maupun non-BUMN dalam penerapan subsidi angkutan dalam rangka menangani masalah inflasi ini.

Bantuan keuangan ini ialah subsidi antara tarif lama dan baru. Masing-masing bagi angkutan BUMN mencapai Rp1 miliar dan non-BUMN Rp1,5 miliar yang dananya diambil dari APBD.

"Misalnya, kalau ke Toraja tarif lamanya Rp300 ribu dan setelah kenaikan BBM menjadi Rp400 ribu, maka selisih harga itu yang disubsidi," terang Anis.

Realisasi anggaran tersebut akan dilakukan antara November hingga Desember 2022. "Untuk PO-nya sendiri belum ada yang didaftar, kami baru mengundang untuk ikut rapat," ujar Agus.

Dia Mengatakan masing-masing PO  harus memenuhi persyaratan, seperti ada izinnya, berpelat kuning, dan pengendara memiliki SIM.Kebijakan subsidi ini cocok karena mendekati akhir tahun, yang ada hari besar keagamaan dan tahun baru.

Meskipun mekanismenya langsung ke PO, tetapi didahului perjanjian kerja sama (PKS). Pembayaran dilakukan setelah PO melengkapi berkas dan tagihan yang dilaporkan ke Dishub.

Setelah itu, diperiksa dokumen yang dilaporkan perihal manifest-nya. Di antaranya seperti foto penumpang di atas kendaraan dan lainnya.

"Kita harus benar-benar teliti untuk mencairkan anggaran subsidi ini ke mereka, sehingga langsung menyentuh ke masyarakat," tekannya.

Sebelumnya, Kepala Bappedalitbangda Sulsel Andi Darmawan Bintang mengatakan pihaknya sudah fokus menangani inflasi ini sejak kenaikan BBM.

“Apalagi, secara langsung ada arahan pusat untuk menyiapkan dua persen dari APBD sebagai bantalan sosial atas dampak inflasi ini,” ungkap Andi. 

Baca Juga: Petani Kakao Sulsel Minta Ketua KPK Telisik Tata Kelola Pupuk Subsidi