Apakareba: Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri menyebut Provinsi Sulawesi Selatan berada di urutan keempat dengan realisasi belanja APBD tekecil, setelah Papua Barat dan Kalimantan Barat. Realisasi belanja APBD itu terhitung hingga akhir Mei 2021.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian mengatakan realisasi belanja APBD Papua Barat itu sebesar 5,56 persen. Padahal pendapatan yang diperoleh provinsi tersebut cukup besar, yakni 13,46 persen.

Mengikuti Papua Barat, Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki realisasi terkecil yakni 11,08 persen. Padahal pendapatannya berada di angka 37,1 persen.

Lalu Sulawesi Barat dengan realisasinya sebesar 11,23 persen dengan pendapatan 13,61 persen. Kemudian, Sulawesi Selatan yang realisasi belanjanya tercatat 13,09 persen dengan pendapatannya 23,01 persen.

Baca juga: Plt Gubernur Sulsel Evaluasi OPD Terkait Temuan BPK

Hal itu dibantah Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sulsel, Andi Darmawan Bintang saat dikonfirmasi, Selasa, 1 Mei 2021. Menurutnya, per 31 Mei 2021 serapan atau realisasi APBD Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 24,92 persen. Angka tersebut naik 9,4 persen dari April 2021 yang hanya 15,5 persen.

"Secara keseluruhan APBD Sulsel sebesar Rp12 triliun itu termasuk di dalamnya pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp1 triliun. Jika anggaran pinjaman tersebut tidak terhitung, maka otomatis serapan keuangan Pemprov Sulsel per 4 April 2021 sudah mencapai 20-25 persen," ungkap Darmawan, Rabu, 2 Mei 2021, melansir Media Indonesia.

"Jadi misalnya, untuk April itu, kalau dikeluarkan itu yang Rp1 triliun, otomatis (serapan) akan naik. Serapan 15,5 persen itu kalau pembaginya Rp12 triliun. Tetapi jika dibagi Rp11 triliun (diluar pinjaman PEN) maka serapannya sudah di atas 20 persen atau 25 persen. Sama saja untuk Mei," sambung Darmawan.

Terkait perbedaan data realisasi APBD Sulsel dengan Kementerian, dia mengaku bingung. Menurutnya, kedua data tersebut harus diklarifikasi ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulsel.

Sayangnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Muhammad Rasyid belum merespon memberi klarifikasi terkait perbedaan data realisasi APBD Sulsel hingga Mei 2021 ini. (Lina Herlina)